Mataram – Politeknik Kesehatan (Poltekkes) sebagian besar sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Status BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, namun juga menuntut akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aspek operasional. Poltekkes sebagai institusi vital dalam penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten, perlu memastikan bahwa tata kelola yang diterapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi, serta menghadapi dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Saat ini terdapat 34 Poltekkes yang berstatus BLU, terdiri dari 18 Poltekkes BLU lama dan 16 Poltekkes BLU baru. Sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyusunan dan implementasi Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), serta sistem remunerasi berbasis Job Value dan Grading yang tepat. Hal ini sangat penting untuk memastikan adanya sinergi antara kualitas layanan pendidikan dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional.
Poltekkes BLU memiliki kewenangan untuk mengelola unit bisnis yang bertujuan untuk mendukung kemandirian finansial institusi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Unit bisnis dapat berupa pusat pelatihan, layanan kesehatan, laboratorium komersial, jasa konsultasi, dan berbagai usaha yang berpotensi mendatangkan pendapatan Non-UKT (Non Uang Kuliah Tunggal). Unit bisnis diharapkan tetap mengutamakan prinsip-prinsip pelayanan publik dengan memperhatikan standar operasional dan kualitas layanan yang profesional, transparan, serta akuntabel. Pedoman Layanan Unit Bisnis di Poltekkes BLU sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan tinggi kesehatan. Penyusunan beberapa pedoman tersebut akan dibahas dan di selesaikan melalui kegiatan workshop kelompk kerja wadir 2.
Workshop ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi pimpinan dan tim pengelola Poltekkes BLU dalam memperkuat tata kelola institusi. Fokus utama adalah penyusunan Pedoman RSB dan RBA sebagai dokumen strategis yang memandu arah kebijakan institusi, serta penetapan Job Value dan Grading sebagai dasar dalam pengajuan remunerasi kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui workshop ini, diharapkan setiap Poltekkes BLU dapat menerapkan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, serta menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan produktif. Kegiatan yang dilaksanakan di Mataram pada 30 Oktober hingga 2 November 2024 ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Pusat Kajian Badan Layanan Umum (PK-BLU) dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes). Workshop ini akan memberikan wawasan praktis dan strategis dalam rangka pengembangan tata kelola Poltekkes BLU menuju institusi pendidikan kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
